Mengapa Sekolah Penggerak Dihapus
Pemerintah menyebut bahwa penghapusan Program Sekolah Penggerak dilakukan karena beberapa alasan utama, di antaranya:
1. Ketidaksesuaian dengan Perkembangan Hukum – Program ini dinilai tidak lagi relevan dengan regulasi pendidikan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.
2. Efisiensi Anggaran – Biaya pelaksanaan Program Sekolah Penggerak cukup besar setiap tahunnya, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan dana ke program lain yang lebih efektif.
3. Minimnya Dampak Signifikan – Evaluasi menunjukkan bahwa prestasi siswa di Sekolah Penggerak tidak jauh berbeda dengan sekolah non-penggerak. Satu-satunya perkembangan yang cukup terlihat adalah peningkatan keterampilan teknologi bagi guru.
4. Arah Baru Pendidikan Nasional – Pemerintah kini lebih berfokus pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memastikan bahwa seluruh guru di Indonesia tersertifikasi.
Bagaimana Nasib Sekolah yang Sudah Berstatus Sekolah Penggerak?
Keputusan ini tentu memunculkan banyak pertanyaan bagi sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak. Sekolah-sekolah tersebut harus segera menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Mendikdasmen. Program-program yang sebelumnya berjalan di bawah Sekolah Penggerak harus menyesuaikan dengan arah pendidikan yang baru.
Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat dari program ini tetap dapat mengembangkan inovasi yang telah mereka mulai. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan anggaran khusus, keberlanjutan program-program tersebut kini bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah.
Dampak bagi Guru dan Tenaga Pendidik
Salah satu dampak besar dari penghapusan Program Sekolah Penggerak adalah nasib Guru Penggerak yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Dengan dihapusnya Sekolah Penggerak, secara otomatis **program Guru Penggerak juga ikut dihentikan**.
Banyak guru yang telah mengikuti program ini bertanya-tanya tentang status sertifikat yang mereka peroleh dan bagaimana pengakuan terhadap kompetensi yang telah mereka bangun. Hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian apakah sertifikat Guru Penggerak masih akan bernilai dalam sistem pendidikan nasional atau tidak.
Reaksi dan Pro Kontra di Masyarakat
Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat dan tenaga pendidik. Sebagian pihak mendukung keputusan ini dengan alasan efisiensi dan efektivitas anggaran, sementara yang lain menilai bahwa kebijakan ini menghentikan progres yang telah dicapai dalam inovasi pendidikan.
Banyak yang mempertanyakan, mengapa program yang telah berjalan beberapa tahun ini tiba-tiba dihentikan tanpa solusi konkret bagi sekolah dan guru yang telah berpartisipasi? Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia akan terus berubah setiap pergantian menteri, sehingga menyulitkan konsistensi dan keberlanjutan program pendidikan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Dengan dicabutnya Program Sekolah Penggerak, sekolah dan guru kini harus beradaptasi dengan kebijakan baru yang sedang disusun oleh pemerintah. Pemerintah berencana untuk memperkuat PPG sebagai program utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, masih banyak yang menunggu kepastian tentang bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan secara konkret di lapangan.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang pasti adalah dunia pendidikan Indonesia kembali memasuki fase perubahan besar. Bagaimana dampak jangka panjang dari kebijakan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
